Revolusi Tiga Daerah dan Hirarki Jawa

Hengkangnya Belanda dari Indonesia dengan jejak yang belum menghilang selama 350 tahun, datanglah Jepang yang menorehkan sejarah di bumi pertiwi selama 2,5 tahun. Proses pergi penjajah tidak berjalan tanpa bekas, peristiwa-peristiwa mewarnai jalannya proses  perjuangan di kota besar baik Jakarta, Medan, Surabaya serta Semarang. Haru pilu di sudut-sudut kota lain seperti di Pantura pulau Jawa juga terjadi. Pergerakan, perjuangan, dan pergolakan tetap di gencarkan khususnya pasca proklamasi kemerdekaan 1945 di Rengasdengklok oleh Soekarno di tiga daerah Karisidenan Pekalongan yakni Brebes, Tegal, dan Pemalang.

Pada tiga daerah tersebut rupa-rupanya terjadi perbedaan pendapat yang besar, baik sesama pejabat pemerintah maupun pemerintah dengan rakyat. Yaitu tentang penurunan bendera Jepang digantikan bendera merah putih di pusat-pusat pemerintahan. Proklamasi sudah dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi harus di ketahui bahwa tentara Jepang serta pejabat pribumi yang pro dengan Jepang (karena berbagai alasan) enggan menaikkan bendera merah putih. Bagi kaum revolusioner sikap ini merupakan bentuk penghianatan yang akhirnya di beberapa lokasi di tiga daerah tersebut muncul berbagai huru-hara baik terhadap Pangreh Praja, warga keturunan, ataupun lurah dengan aksi merusak, merampok, sampai membunuh yang dilakukan oleh sebagian kaum revolusioner radikal.

Kaum revoluisioner bukan hanya dari golongan kiri tetapi ada yang berasal dari golongan agama. Mereka mengusir sisa tentara Jepang dan membersihkan pengaruh penjajahan Jepang di Karisidenan Pekalongan serta mengganti pemimpin maupun pangreh praja yang telah berhianat.

Peristiwa tiga daerah yakni Brebes, Tegal, dan Pemalang merambah ke isu lain yakni tentang pelarangan menggunakan gelar bangsawan seperti  paduka, abdi, Raden Mas maupun Ndoro diganti Bung, Saudara, dan Bapak.  Begitu juga dengan usulan penghapusan  bahasa Jawa Krama diganti bahasa Jawa Ngoko oleh gerakan Jawa Dipo yang didukung oleh Cipto Mangunkusumo tokoh radikal lulusan barat yang sempat menyatakan bahwa “bahasa Jawa adalah bahasa budak dan mengahambat kemajuan”. Kaum revolusionis radikal  cenderung  terlalu instan untuk mencoba merubah sistem yang ada, dengan alasan pembelaan terhadap rakyat kecil yang sering menjadi korban dari sistem hirarki sosial tersebut.

Agaknya kurang bijak jika membicarakan sejarah dalam selembar kertas yang tentunya tidak bisa memberikan kegamblangan lebih jelas. Salah satu kasus peristiwa revolusi tiga daerah adalah menyangkut sistem budaya Jawa, pada proses kejadian dan pasca kejadian telah merenggut banyak korban baik manusia maupun sistem budaya yang melekat di tiga daerah eks Karisidenan Pekalongan.  Sesungguhnya peristiwa sejarah tiga daerah ini  sepatutunya menjadi bahan refleksi bagi kita untuk mampu memilah dan memilih nilai-nilai kebudayaan di sekitar kita. Melihat dengan cara yang bijaksana tanpa merendahkan derajat sesama manusia sehingga tercipta keharmonisan diantara pelaku budaya dan tentunya tidak menggunakan simbol budaya untuk melegitimasi diri dalam rangka melakukan kezaliman terhadap rakyat.